Riki dhamparan putra/i>
Seekor burung maleo berbulu indah mengirap terbang dari semak ilalang, karena terkejut oleh suara langkah Guru Thamrin (41 tahun ) yang bergegas menyongsong tiga orang muridnya yang sedang mengusung bangku – bangku kayu di jalan setapak di padang sabana itu. Dengan tangannya yang hanya sebelah, ia membantu bocah – bocah tersebut membawa bangku dan menaruhnya di halaman sebuah bangunan papan seluas 9 x 3 m beratapkan ilalang yang sudah tiris di sana sini. Itulah bangunan sekolah dasar Hukaea Laea, satu – satunya tempat belajar anak – anak suku Moronene kampung Hukaea Laea yang terisolir karena kebijakan konservasi pemerintah yang salah kaprah.
Minggu sore ketika itu. Di balai adat perkampungan baru saja usai dilangsungkan kegiatan pencoblosan PILKADA kabupaten Bombana untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati. Bangku – bangku kayu yang diusung bocah - bocah tadi dipakai untuk tempat duduk ‘tamu kehormatan’, yakni pengawas pencobolosan dari kabupaten dan kecamatan yang datang ke Hukaea Laea. Kebetulan, salah satu dari calon wakil bupati yang dipilih, mempunyai hubungan keluarga dengan warga Hukaea Laea. Sehingga warga begitu bersemangat mengikuti pencoblosan.
“Tercatat daftar pemilih di Hukaea Laea berjumlah 217 orang. Semuanya memilih. Warga di sini berharap suara itu tidak dilenyapkan sesampai di luar…” terang Amin Suri ( 80 tahun ) tetua adat suku Moronene yang juga kepala kampung Hukaea Laea. Antusias pemilih itu, kata Pak Amin Suri, baru sekarang terjadi karena calon wakil bupati sekarang berasal dari kampung tersebut. Oleh karena itu, warga sangat berharap ia menang karena sang calon merupkan tumpuan harapan warga untuk membantu memperlekas “pembebasan” kampung mereka dari politik isolasi pemerintah selama ini.
Warga Hukaea Laea memang nyaris putus asa terhadap proses Pilkada selama ini, karena tak kunjung ada dari pilihan mereka yang bersimpati atas nasib kampung adat Moronene tertua di Sulawesi Tenggara itu. Bahkan setelah terpilih, calon – calon yang sebelumnya mengumbar janji, lebih sering berpura – pura tidak tau kesulitan warga Hukaea yang sejak tahun 1997 telah diteror, diintimidasi dan diisolasi atas nama kebijakan konservasi hutan pemerintah. Status kampung itu dibiarkan mengambang dan sepertinya sengaja dibiarkan begitu agar semua orang suku Moronene yang tinggal di Hukaea Laea yang kini menjadi Taman Nasional Rawa Aopa Wa Tomohai, meninggalkan tempat tersebut.
Lebih buruk lagi, politik isolasi itu sama sekali tak menimbang nasib pendidikan anak – anak di Hukaea Laea. Hal itu dibuktikan dengan tidak diterapkannya kebijakan pendidikan standar atas sekolah dasar Hukaea Laea yang telah diusulkan warga untuk menjadi sekolah negeri semenjak lama kepada pihak berwenang. Bahkan banyak bantuan yang sedianya diberikan pada SD Hukaea Laea sengaja dialihkan ke sekolah daerah lain, disebabkan keraguan pihak berwenang atas status desa yang masih mengambang. Sementara untuk membuat bangunan yang lebih layak, warga Hukaea Laea sendiri belum mampu. Untuk melakukannya secara swadaya tidaklah mungkin, karena susahnya membawa bahan material bangunan ke tempat ini.
“Tidak ada sebuah jalan yang bisa dilalui untuk membawa material bangunan kemari…” kata Guru Thamrin pula menceritakan perihal sekolah yang kini ia kelola bersama warga. Namun suku Moronene bukanlah tipe suku yang gampang menyerah. Di tengah – tengah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara atas ulayat mereka, warga tetap menyadari pentingnya pendidikan untuk anak – anak di Hukaea Laea. Untuk itu mereka membangun sebuah sekolah secara swadaya meskipun harus mengalami masa – masa yang sangat sulit.
Adalah Guru Thamrin ( 41 tahun ), yang sejak awal aktif memprakarsai kelanjutan sekolah dasar tersebut. Melanjutkan mandat kesepakatan warga untuk membangun sebuah sekolah dasar pada 1 Oktober 1997, ia pun setia mengajar murid – murid SD Hukaea Laea walaupun tanpa gaji.
“Mulanya kami mengajar anak – anak di balai adat. Tapi tempat itu dibakar dalam operasi Sapu Jagat. Kemudian berbekal semangat dan tekad, kami membangun ‘gedung’ alakadarnya ini” kata Guru Thamrin disela – sela kesibukan menyusun bangku – bangku di ruang kelas berlantai tanah. Sungguh miris hati kita bila melihat bangunan sekolah tersebut. Seluruh bangunan hanya terdiri dari tiga bilik, berlantai tanah, dan atap yang terbuat dari anyaman daun ilalang sudah banyak yang rusak. Papan dinding sebagian sudah mulai melapuk. Di situlah semua kegiatan belajar mengajar dilangsungkan.
“Mulai 2001 – 2005 hanya dua orang guru yang mengajar. Saya sendiri dan ibu Juhaniah. Baru pada tahun 2006 – 2007 bertambah dua orang guru lagi. Setahun kemudian, yakni 2007 – 2008 masuk seorang guru lagi dari kalangan warga yang tamat sekolah guru. Sekarang jumlah guru sudah enam orang, karena pada tahun 2010 ini ada seorang guru lagi yang mau mengajar di sini... “ terang Guru Thamrin menceritakan perkembangan tenaga pengajar di sekolahnya.
Ia mengakui, kalaulah tidak karena simpati beberapa orang tenaga pendidik dari SDN di daerah lain, tentu sekolah dasar tersebut tak dapat berlanjut. Lantaran kebanyakan sekolah tidak mau menerima murid – murid dari SD Hukaea Laea untuk ikut ujian di sekolah mereka. “Dapat dimengerti, sekolah – sekolah itu ragu atau takut menerima kami. Karena status kampung Hukaea Laea yang masih bermasalah di mata pemerintah…” sesal Guru Thamrin pula.
Lebih jauh diceritakannya, selama tahun 2001 – 2004 sekolah dasar Hukaea Laea menginduk ke SDN Lora berkat kepedulian seorang guru di sana. Akibatnya guru yang peduli itu lama diproses oleh pihak berwenang karena ketahuan mengikutsertakan anak – anak SD Hukaea Laea pada ujian naik tingkat di SDN Lora. Setelah ada pemekaran kecamatan Rarowatu, mereka tidak bisa lagi ujian di SDN di Lora. Untunglah ada seorang kepala sekolah yang peduli pada nasib anak – anak itu. Ia bernama Maryono dari SDN Lantari. Atas kebijakan Kepala Sekolah Lantari tersebut, mereka lalu menginduk ke SDN Lantari. Setelah menginduk ke SDN Lantari, lalu pindah induk ke SD Langkawalah. Begitulah nasib anak – anak SD Hukaea Laea yang seperti yatim piatu. Karena instansi pendidikan yang seharusnya bertanggungjawab, tidak memberi perhatian serius pada mereka.
“Bukannya kita tidak mau menyekolahkan anak – anak kita di sini, keluar Hukaea Laea. Tapi jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat anak – anak di sini tidak mungkin untuk bersekolah di tempat lain. Anda harus memasuki hutan, menyeberangi sabana sepanjang 12 kilo meter untuk sampai di tepi jalan raya…” kata Guru Thamrin menerangkan alasan perlunya ada sekolah di Hukaea laea.
Kini, katanya lagi, karena alasan belum cukup murid maka ujian nasional tetap dilakukan di Selaea. Sebuah tempat di luar sabana berjarak kurang lebih 30 kilo meter. Sebelum mencapai jalan raya, harus melalui dulu sabana berair. Satu – satunya alat trasportasi adalah ojek motor kampung yang mengambil sewa sekurangnya 25 ribu rupiah untuk sekali jalan. Itupun, jika jalan setapak yang digunakan tidak dibanjiri air yang dapat tiba – tiba mengalir menggenangi sabana. Medan yang seperti itulah, yang harus dilintasi anak – anak di Hukaea Laea bila mereka akan menempuh ujian di sekolah di luar kampung mereka. Karena itu, tentu tak ada jalan lain bagi peningkatan pendidikan di Hukaea laea, kecuali mendirikan sekolah yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.
“Kini status SD ini masih berstatus swasta. Itu pun masih tergantung pada belas kasih dan keberanian sejumlah kalangan pendidikan untuk menerima kami. Jumlah murid sekarang sudah 60 orang, terdiri dari murid kelas satu sampai kelas 6. Sekarang malah ada SMP terbuka kelas tujuh yang belajar waktu pagi. Walaupun demikian, di antara tujuh sekolah dasar swasta yang ada di kabupaten Bombana, sebenarnya SD Hukaea Laea yang paling banyak muridnya…” kata guru Thamrin pula.
Guru Thamrin sendiri tidak dapat menentukan kapan situasi sulit seperti itu akan berakhir. Upaya warga untuk meminta pengakuan atas status sekolah tersebut tak pernah mendapat tanggapan. Walaupun demikian, atas dasar pengabdian, ia bersama lima guru lainnya tetap setia mengajar anak – anak di Hukaea Laea. Sepanjang lima tahun selama tahun 2000 – 2005, sebagai guru ia tidak memperoleh bayaran. Baru pada tahun 2006, setelah ada bantuan dari dana BOS yang dialirkan melalui sekolah induk mereka, honor diberikan sebanyak 400 ribu rupiah untuk setiap guru. Tahun berikutnya, 2007 – 2008 honor dinaikan menjadi 500 ribu rupiah.
“Sekarang, Alhamdulillah. Honor guru sudah sangat besar. Sudah 750 ribu rupiah setiap tiga bulan…” kata Guru Thamrin pula sambil tertawa. Sebentuk tawa yang sepertinya tertuju untuk menyindir ironi pendidikan di negara ini. Betapa kan tidak, di tengah gencarnya program pemerintah melaksanakan internasionalisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan, justru anak – anak bangsa di pelosok Sulawesi Tenggara harus menjalani kesulitan dalam mencapai cita – cita mereka. Jangankan untuk bermimpi memiliki kelas internasional, untuk memperoleh buku – buku wajib pelajaran saja mereka sangat kesulitan. Beruntung masih ada pribadi – pribadi pejuang yang bersedia memberikan pengajaran seperti Pak Thamrin. Bila tidak, tentu anak – anak itu tidak akan pernah merasakan bangku sekolah.
dimuat di majalah AND edisi 8 2010
Seekor burung maleo berbulu indah mengirap terbang dari semak ilalang, karena terkejut oleh suara langkah Guru Thamrin (41 tahun ) yang bergegas menyongsong tiga orang muridnya yang sedang mengusung bangku – bangku kayu di jalan setapak di padang sabana itu. Dengan tangannya yang hanya sebelah, ia membantu bocah – bocah tersebut membawa bangku dan menaruhnya di halaman sebuah bangunan papan seluas 9 x 3 m beratapkan ilalang yang sudah tiris di sana sini. Itulah bangunan sekolah dasar Hukaea Laea, satu – satunya tempat belajar anak – anak suku Moronene kampung Hukaea Laea yang terisolir karena kebijakan konservasi pemerintah yang salah kaprah.
Minggu sore ketika itu. Di balai adat perkampungan baru saja usai dilangsungkan kegiatan pencoblosan PILKADA kabupaten Bombana untuk memilih pasangan bupati dan wakil bupati. Bangku – bangku kayu yang diusung bocah - bocah tadi dipakai untuk tempat duduk ‘tamu kehormatan’, yakni pengawas pencobolosan dari kabupaten dan kecamatan yang datang ke Hukaea Laea. Kebetulan, salah satu dari calon wakil bupati yang dipilih, mempunyai hubungan keluarga dengan warga Hukaea Laea. Sehingga warga begitu bersemangat mengikuti pencoblosan.
“Tercatat daftar pemilih di Hukaea Laea berjumlah 217 orang. Semuanya memilih. Warga di sini berharap suara itu tidak dilenyapkan sesampai di luar…” terang Amin Suri ( 80 tahun ) tetua adat suku Moronene yang juga kepala kampung Hukaea Laea. Antusias pemilih itu, kata Pak Amin Suri, baru sekarang terjadi karena calon wakil bupati sekarang berasal dari kampung tersebut. Oleh karena itu, warga sangat berharap ia menang karena sang calon merupkan tumpuan harapan warga untuk membantu memperlekas “pembebasan” kampung mereka dari politik isolasi pemerintah selama ini.
Warga Hukaea Laea memang nyaris putus asa terhadap proses Pilkada selama ini, karena tak kunjung ada dari pilihan mereka yang bersimpati atas nasib kampung adat Moronene tertua di Sulawesi Tenggara itu. Bahkan setelah terpilih, calon – calon yang sebelumnya mengumbar janji, lebih sering berpura – pura tidak tau kesulitan warga Hukaea yang sejak tahun 1997 telah diteror, diintimidasi dan diisolasi atas nama kebijakan konservasi hutan pemerintah. Status kampung itu dibiarkan mengambang dan sepertinya sengaja dibiarkan begitu agar semua orang suku Moronene yang tinggal di Hukaea Laea yang kini menjadi Taman Nasional Rawa Aopa Wa Tomohai, meninggalkan tempat tersebut.
Lebih buruk lagi, politik isolasi itu sama sekali tak menimbang nasib pendidikan anak – anak di Hukaea Laea. Hal itu dibuktikan dengan tidak diterapkannya kebijakan pendidikan standar atas sekolah dasar Hukaea Laea yang telah diusulkan warga untuk menjadi sekolah negeri semenjak lama kepada pihak berwenang. Bahkan banyak bantuan yang sedianya diberikan pada SD Hukaea Laea sengaja dialihkan ke sekolah daerah lain, disebabkan keraguan pihak berwenang atas status desa yang masih mengambang. Sementara untuk membuat bangunan yang lebih layak, warga Hukaea Laea sendiri belum mampu. Untuk melakukannya secara swadaya tidaklah mungkin, karena susahnya membawa bahan material bangunan ke tempat ini.
“Tidak ada sebuah jalan yang bisa dilalui untuk membawa material bangunan kemari…” kata Guru Thamrin pula menceritakan perihal sekolah yang kini ia kelola bersama warga. Namun suku Moronene bukanlah tipe suku yang gampang menyerah. Di tengah – tengah perjuangan untuk mendapatkan pengakuan negara atas ulayat mereka, warga tetap menyadari pentingnya pendidikan untuk anak – anak di Hukaea Laea. Untuk itu mereka membangun sebuah sekolah secara swadaya meskipun harus mengalami masa – masa yang sangat sulit.
Adalah Guru Thamrin ( 41 tahun ), yang sejak awal aktif memprakarsai kelanjutan sekolah dasar tersebut. Melanjutkan mandat kesepakatan warga untuk membangun sebuah sekolah dasar pada 1 Oktober 1997, ia pun setia mengajar murid – murid SD Hukaea Laea walaupun tanpa gaji.
“Mulanya kami mengajar anak – anak di balai adat. Tapi tempat itu dibakar dalam operasi Sapu Jagat. Kemudian berbekal semangat dan tekad, kami membangun ‘gedung’ alakadarnya ini” kata Guru Thamrin disela – sela kesibukan menyusun bangku – bangku di ruang kelas berlantai tanah. Sungguh miris hati kita bila melihat bangunan sekolah tersebut. Seluruh bangunan hanya terdiri dari tiga bilik, berlantai tanah, dan atap yang terbuat dari anyaman daun ilalang sudah banyak yang rusak. Papan dinding sebagian sudah mulai melapuk. Di situlah semua kegiatan belajar mengajar dilangsungkan.
“Mulai 2001 – 2005 hanya dua orang guru yang mengajar. Saya sendiri dan ibu Juhaniah. Baru pada tahun 2006 – 2007 bertambah dua orang guru lagi. Setahun kemudian, yakni 2007 – 2008 masuk seorang guru lagi dari kalangan warga yang tamat sekolah guru. Sekarang jumlah guru sudah enam orang, karena pada tahun 2010 ini ada seorang guru lagi yang mau mengajar di sini... “ terang Guru Thamrin menceritakan perkembangan tenaga pengajar di sekolahnya.
Ia mengakui, kalaulah tidak karena simpati beberapa orang tenaga pendidik dari SDN di daerah lain, tentu sekolah dasar tersebut tak dapat berlanjut. Lantaran kebanyakan sekolah tidak mau menerima murid – murid dari SD Hukaea Laea untuk ikut ujian di sekolah mereka. “Dapat dimengerti, sekolah – sekolah itu ragu atau takut menerima kami. Karena status kampung Hukaea Laea yang masih bermasalah di mata pemerintah…” sesal Guru Thamrin pula.
Lebih jauh diceritakannya, selama tahun 2001 – 2004 sekolah dasar Hukaea Laea menginduk ke SDN Lora berkat kepedulian seorang guru di sana. Akibatnya guru yang peduli itu lama diproses oleh pihak berwenang karena ketahuan mengikutsertakan anak – anak SD Hukaea Laea pada ujian naik tingkat di SDN Lora. Setelah ada pemekaran kecamatan Rarowatu, mereka tidak bisa lagi ujian di SDN di Lora. Untunglah ada seorang kepala sekolah yang peduli pada nasib anak – anak itu. Ia bernama Maryono dari SDN Lantari. Atas kebijakan Kepala Sekolah Lantari tersebut, mereka lalu menginduk ke SDN Lantari. Setelah menginduk ke SDN Lantari, lalu pindah induk ke SD Langkawalah. Begitulah nasib anak – anak SD Hukaea Laea yang seperti yatim piatu. Karena instansi pendidikan yang seharusnya bertanggungjawab, tidak memberi perhatian serius pada mereka.
“Bukannya kita tidak mau menyekolahkan anak – anak kita di sini, keluar Hukaea Laea. Tapi jarak yang jauh dan medan yang sulit membuat anak – anak di sini tidak mungkin untuk bersekolah di tempat lain. Anda harus memasuki hutan, menyeberangi sabana sepanjang 12 kilo meter untuk sampai di tepi jalan raya…” kata Guru Thamrin menerangkan alasan perlunya ada sekolah di Hukaea laea.
Kini, katanya lagi, karena alasan belum cukup murid maka ujian nasional tetap dilakukan di Selaea. Sebuah tempat di luar sabana berjarak kurang lebih 30 kilo meter. Sebelum mencapai jalan raya, harus melalui dulu sabana berair. Satu – satunya alat trasportasi adalah ojek motor kampung yang mengambil sewa sekurangnya 25 ribu rupiah untuk sekali jalan. Itupun, jika jalan setapak yang digunakan tidak dibanjiri air yang dapat tiba – tiba mengalir menggenangi sabana. Medan yang seperti itulah, yang harus dilintasi anak – anak di Hukaea Laea bila mereka akan menempuh ujian di sekolah di luar kampung mereka. Karena itu, tentu tak ada jalan lain bagi peningkatan pendidikan di Hukaea laea, kecuali mendirikan sekolah yang diakui keberadaannya oleh pemerintah.
“Kini status SD ini masih berstatus swasta. Itu pun masih tergantung pada belas kasih dan keberanian sejumlah kalangan pendidikan untuk menerima kami. Jumlah murid sekarang sudah 60 orang, terdiri dari murid kelas satu sampai kelas 6. Sekarang malah ada SMP terbuka kelas tujuh yang belajar waktu pagi. Walaupun demikian, di antara tujuh sekolah dasar swasta yang ada di kabupaten Bombana, sebenarnya SD Hukaea Laea yang paling banyak muridnya…” kata guru Thamrin pula.
Guru Thamrin sendiri tidak dapat menentukan kapan situasi sulit seperti itu akan berakhir. Upaya warga untuk meminta pengakuan atas status sekolah tersebut tak pernah mendapat tanggapan. Walaupun demikian, atas dasar pengabdian, ia bersama lima guru lainnya tetap setia mengajar anak – anak di Hukaea Laea. Sepanjang lima tahun selama tahun 2000 – 2005, sebagai guru ia tidak memperoleh bayaran. Baru pada tahun 2006, setelah ada bantuan dari dana BOS yang dialirkan melalui sekolah induk mereka, honor diberikan sebanyak 400 ribu rupiah untuk setiap guru. Tahun berikutnya, 2007 – 2008 honor dinaikan menjadi 500 ribu rupiah.
“Sekarang, Alhamdulillah. Honor guru sudah sangat besar. Sudah 750 ribu rupiah setiap tiga bulan…” kata Guru Thamrin pula sambil tertawa. Sebentuk tawa yang sepertinya tertuju untuk menyindir ironi pendidikan di negara ini. Betapa kan tidak, di tengah gencarnya program pemerintah melaksanakan internasionalisasi pendidikan dan komersialisasi pendidikan, justru anak – anak bangsa di pelosok Sulawesi Tenggara harus menjalani kesulitan dalam mencapai cita – cita mereka. Jangankan untuk bermimpi memiliki kelas internasional, untuk memperoleh buku – buku wajib pelajaran saja mereka sangat kesulitan. Beruntung masih ada pribadi – pribadi pejuang yang bersedia memberikan pengajaran seperti Pak Thamrin. Bila tidak, tentu anak – anak itu tidak akan pernah merasakan bangku sekolah.
dimuat di majalah AND edisi 8 2010
Komentar
Posting Komentar
katakanlah padaku dengan kata - kata..
(Rabindranath Tagore)